HUKUM – Jangan Tunggu Terlambat! 5 Kasus Hukum Ini Wajib Didampingi Pengacara atau Advokat | Masalah hukum tidak selalu dimulai dari ruang sidang. Kadang, persoalan bermula dari surat somasi, panggilan polisi, konflik keluarga, sengketa tanah, perjanjian bisnis, atau masalah utang-piutang yang awalnya dianggap sepele.
Kesalahan mengambil langkah pada tahap awal dapat membuat persoalan berkembang menjadi lebih sulit. Karena itu, masyarakat tidak harus menunggu sampai perkara masuk pengadilan untuk berkonsultasi dengan pengacara atau advokat.
Pendampingan hukum sejak awal dapat membantu seseorang memahami posisi hukumnya, menilai bukti yang dimiliki, mengetahui hak dan kewajibannya, serta menentukan langkah yang paling tepat. Namun, kebutuhan pendampingan tentu bergantung pada karakter dan kompleksitas setiap perkara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
kasus hukum apa saja yang sebaiknya tidak dihadapi sendirian?
- Kasus Pidana yang Berhadapan dengan Proses Hukum
Perkara pidana merupakan salah satu jenis perkara yang membutuhkan perhatian serius. Ketika seseorang berhadapan dengan proses penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, penahanan, penuntutan hingga persidangan, pemahaman terhadap prosedur hukum menjadi sangat penting.
Dalam kondisi tersebut, advokat dapat memberikan pendampingan dan membantu seseorang memahami proses hukum yang sedang dijalani.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur advokat sebagai profesi yang memberikan jasa hukum, termasuk memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 2 UU Advokat.
Mengapa sebaiknya tidak menunggu sampai persidangan?
Karena persoalan hukum tidak baru dimulai ketika hakim membuka persidangan.
Sejak tahap awal, seseorang mungkin sudah harus menghadapi pemeriksaan, memberikan keterangan, menyiapkan bukti, atau mengambil keputusan yang memiliki konsekuensi hukum.
Pendampingan advokat dapat membantu memastikan seseorang memahami proses dan hak hukumnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- Perceraian, Hak Asuh Anak, dan Harta Bersama
Perceraian sering dianggap sebagai persoalan keluarga semata. Padahal, ketika masuk ke ranah hukum, perkara perceraian dapat melibatkan sejumlah persoalan lain, seperti hak asuh anak, nafkah, harta bersama, dan pelaksanaan putusan pengadilan.
Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya mendamaikan para pihak tidak berhasil dan terdapat alasan yang cukup bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai pasangan.
Ketentuan mengenai perceraian tersebut kemudian mengalami perubahan melalui UU Nomor 16 Tahun 2019.
Kapan membutuhkan pendampingan advokat?
Pendampingan semakin relevan ketika perkara melibatkan:
- sengketa hak asuh anak;
- tuntutan nafkah;
- harta bersama;
- aset yang diperoleh selama perkawinan;
- utang yang dipersoalkan;
- atau perselisihan mengenai pelaksanaan putusan.
Dalam situasi seperti itu, pengacara dapat membantu memetakan persoalan dan menyiapkan langkah hukum berdasarkan fakta serta bukti yang tersedia.
- Sengketa Tanah, Rumah, Warisan, dan Kepemilikan Harta
Sengketa tanah merupakan salah satu persoalan hukum yang dapat berkembang menjadi panjang dan kompleks.
Perselisihan dapat muncul karena jual beli, batas tanah, warisan, sertifikat, hibah, perjanjian, atau klaim kepemilikan dari lebih dari satu pihak.
Masalahnya, masyarakat terkadang langsung mengambil tindakan tanpa terlebih dahulu memeriksa seluruh dokumen dan riwayat kepemilikan.
Apa yang perlu diperiksa?
Sebelum menentukan langkah hukum, beberapa hal penting antara lain:
- dokumen kepemilikan;
- riwayat perolehan tanah;
- perjanjian atau akta terkait;
- bukti pembayaran;
- dokumen waris atau hibah;
- surat-menyurat antara para pihak;
- bukti penguasaan atau penggunaan objek sengketa.
Advokat dapat membantu menganalisis dokumen tersebut dan menentukan pilihan penyelesaian, baik melalui negosiasi, mediasi maupun jalur litigasi, sesuai kondisi perkara.
- Kekerasan dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Perkara kekerasan, khususnya tindak pidana kekerasan seksual (TPKS), memiliki karakter khusus karena menyangkut perlindungan korban selain proses penegakan hukum.
Indonesia telah memiliki UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Undang-undang tersebut secara khusus mengatur hak korban, penanganan perkara, perlindungan, dan pemulihan korban.
Korban memiliki hak atas pendampingan
Pasal 26 UU TPKS mengatur mengenai pendamping korban. Pendamping harus memiliki kompetensi tentang penanganan korban yang berperspektif hak asasi manusia dan sensitivitas gender serta telah mengikuti pelatihan penanganan perkara TPKS.
Pasal 28 juga mengatur perlindungan hukum bagi pendamping selama mendampingi korban dan saksi pada setiap tingkat pemeriksaan.
Karena itu, korban tidak selalu harus menghadapi proses hukum seorang diri. Pendampingan dapat membantu korban memahami proses, mengakses layanan yang tersedia, dan memperjuangkan haknya sesuai hukum.
- Sengketa Bisnis, Utang-Piutang, dan Wanprestasi
Kasus kelima adalah sengketa perdata dan bisnis.
Persoalan bisa bermula dari perjanjian kerja sama yang tidak berjalan, utang yang tidak dibayar, proyek yang tidak selesai, pembayaran yang tertunda, hingga salah satu pihak dianggap tidak memenuhi isi kontrak.
Dalam hukum perdata, kondisi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan sering dikaitkan dengan wanprestasi.
Jangan abaikan surat somasi
Ketika menerima somasi, jangan langsung mengabaikannya.
Periksa terlebih dahulu dasar tuntutan, isi perjanjian, bukti pembayaran, komunikasi antara para pihak, serta kewajiban masing-masing pihak.
Konsultasi dengan advokat dapat membantu menentukan apakah persoalan dapat diselesaikan melalui negosiasi atau membutuhkan langkah hukum lebih lanjut.
Tidak Mampu Membayar Pengacara? Ada Bantuan Hukum
Pendampingan hukum tidak selalu berarti seseorang harus membayar jasa advokat dengan biaya yang besar.
UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin yang memenuhi persyaratan.
Bantuan hukum dapat diberikan untuk perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.
Dengan demikian, masyarakat yang tidak mampu dapat mencari informasi mengenai organisasi bantuan hukum yang memenuhi ketentuan dan memberikan layanan bantuan hukum sesuai mekanisme yang berlaku.
Sementara itu, Pasal 22 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur kewajiban advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kapan Sebaiknya Menghubungi Pengacara atau Advokat?
Tidak ada aturan bahwa seseorang harus menunggu digugat atau ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu untuk mencari bantuan hukum.
Konsultasi dapat dipertimbangkan ketika seseorang:
- menerima surat somasi;
- mendapat panggilan terkait perkara hukum;
- menghadapi ancaman gugatan;
- dilaporkan atau berpotensi dilaporkan;
- menghadapi sengketa tanah atau warisan;
- mengalami persoalan perceraian;
- menghadapi sengketa kontrak;
- menjadi korban kekerasan;
- atau hendak menandatangani dokumen hukum yang memiliki konsekuensi penting.
Prinsip sederhananya: jangan menunggu persoalan menjadi besar untuk mulai memahami posisi hukum.
Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Pendampingan Pengacara
Apakah setiap masalah hukum harus menggunakan pengacara?
Tidak selalu. Namun, untuk perkara yang kompleks, memiliki risiko hukum tinggi, melibatkan persidangan, atau menyangkut hak penting seseorang, konsultasi dengan advokat dapat membantu menentukan langkah yang tepat.
Apa perbedaan pengacara dan advokat?
Dalam konteks UU Nomor 18 Tahun 2003, istilah advokat merujuk pada orang yang berprofesi memberikan jasa hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Istilah “pengacara” sering digunakan masyarakat untuk menyebut profesi tersebut.
Apakah orang yang tidak mampu bisa mendapatkan bantuan hukum?
Bisa, apabila memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan bantuan hukum. Salah satu dasar hukumnya adalah UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Apakah menerima somasi harus langsung menyewa pengacara?
Tidak otomatis. Namun, apabila isi somasi berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum serius, konsultasi dapat membantu memahami dasar tuntutan dan menentukan respons yang tepat.
Apakah pengacara hanya diperlukan ketika perkara masuk pengadilan?
Tidak. Jasa hukum advokat juga dapat diberikan di luar pengadilan, termasuk konsultasi, negosiasi, penyusunan dokumen hukum, dan upaya penyelesaian sengketa nonlitigasi.
Jangan tunggu terlambat ketika menghadapi masalah hukum. Pengacara atau advokat bukan hanya diperlukan ketika perkara sudah berada di ruang sidang, tetapi juga dapat membantu sejak seseorang mulai menghadapi persoalan hukum.
Lima jenis perkara yang patut mendapat perhatian adalah kasus pidana, perceraian dan sengketa keluarga, sengketa tanah atau harta, kekerasan dan tindak pidana kekerasan seksual, serta sengketa bisnis dan wanprestasi.
Yang paling penting, jangan mengambil keputusan hukum hanya berdasarkan cerita orang lain atau informasi yang beredar di media sosial. Setiap perkara memiliki fakta, bukti, dan konsekuensi hukum yang berbeda.
Semakin cepat posisi hukum dipahami, semakin baik kesempatan untuk menentukan langkah yang tepat.
