WARUNG – AUDENSI DEKLOK! Warga Kecewa Sikap Komisi III DPRD Cirebon | CIREBON, 20 Oktober 2026 — Audiensi warga Perumahan Trusmiland Tahap 5 terkait persoalan banjir di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon belum menghasilkan kesepakatan. Warga mempertanyakan tindak lanjut penyelesaian masalah tersebut dan menyatakan siap menempuh langkah pelaporan apabila tidak memperoleh kejelasan atas tuntutan mereka.
Pertemuan yang diharapkan menjadi jalan keluar bagi warga justru menyisakan sejumlah pertanyaan. Sorotan mengarah pada ketidakhadiran pemilik atau direktur pihak pengembang RSP serta adanya undangan pertemuan lain dari pihak perusahaan pada hari yang sama.
Dalam audiensi tersebut, warga memperjuangkan dua tuntutan utama, yakni peninggian rumah dan peninggian jalan sebagai bagian dari upaya mengatasi banjir yang berulang di lingkungan perumahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, menurut keterangan tim advokasi warga, pertemuan belum menghasilkan titik temu. Pemilik atau direktur RSP disebut tidak hadir secara langsung dan pihak perusahaan diwakili oleh kuasa hukumnya.
Ketidakhadiran Pimpinan Pengembang Jadi Sorotan
Ketidakhadiran pimpinan perusahaan menjadi salah satu hal yang disoroti warga. Mereka berharap pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan dapat hadir secara langsung agar tuntutan masyarakat dibahas secara menyeluruh dan menghasilkan kepastian.
Kehadiran kuasa hukum dapat menjadi bagian dari perwakilan perusahaan dalam forum tertentu. Namun, warga berharap persoalan yang membutuhkan keputusan mengenai teknis pekerjaan, anggaran, dan komitmen pelaksanaan dapat dijawab secara jelas oleh pihak yang berwenang.
Situasi tersebut membuat warga mempertanyakan sejauh mana audiensi dapat menghasilkan penyelesaian apabila keputusan mengenai tuntutan mereka belum memperoleh kepastian.
Bagi warga, persoalan banjir bukan sekadar bahan diskusi. Dampaknya berkaitan langsung dengan kondisi rumah, kenyamanan, dan keamanan lingkungan tempat tinggal mereka.
Undangan Pertemuan dari RSP Dipertanyakan
Perhatian warga juga tertuju pada undangan pertemuan dari pihak RSP di kantor perusahaan pada sore hari, sementara audiensi melalui DPRD telah berlangsung.
Warga mempertanyakan alasan adanya agenda terpisah apabila pokok pembahasannya sama, yakni tuntutan peninggian rumah dan jalan.
Mereka berharap seluruh pihak dapat menyelaraskan agenda penyelesaian agar tidak menimbulkan kebingungan dan tidak menghambat proses pencarian solusi.
Bagi masyarakat terdampak, yang terpenting bukan banyaknya pertemuan yang digelar, melainkan adanya keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta target waktu pelaksanaan.
