NASIONAL – Mengenal Bela Negara: Pengertian, Tujuan, dan Peran Warga Negara dalam Menjaga NKRI | Bela Negara Tidak Selalu Berkaitan dengan Militer Istilah bela negara kerap dikaitkan dengan kegiatan militer, latihan fisik, persenjataan, atau perjuangan di medan perang. Padahal, pengertian bela negara memiliki cakupan yang jauh lebih luas dan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
Menjaga persatuan, mematuhi hukum, menjalankan kewajiban sebagai warga negara, serta memberikan pengabdian melalui pekerjaan merupakan bagian dari kontribusi terhadap bangsa. Setiap warga negara memiliki ruang untuk berperan sesuai kemampuan dan bidangnya masing-masing.
Konstitusi Indonesia telah memberikan dasar yang jelas mengenai hal tersebut. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sementara itu, Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 mengatur hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Artinya, bela negara bukan semata-mata tugas institusi pertahanan. Warga negara juga menjadi bagian dari kekuatan bangsa melalui peran dan tanggung jawabnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Pengertian Bela Negara Menurut Hukum
Pengertian bela negara secara hukum salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam Pasal 9 ayat (1), bela negara berkaitan dengan sikap dan perilaku warga negara yang didasarkan pada kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan UUD 1945 demi menjaga keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa bela negara tidak hanya berbentuk tindakan fisik. Ada unsur kesadaran, tanggung jawab, kecintaan terhadap negara, serta kesediaan memberikan pengabdian bagi kepentingan bangsa.
Dengan demikian, rasa cinta terhadap Indonesia tidak cukup hanya ditunjukkan melalui simbol atau pernyataan. Nilai tersebut perlu diwujudkan melalui perilaku dan tindakan yang memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat serta negara.
Landasan Hukum Bela Negara di Indonesia
Konsep bela negara memiliki dasar konstitusional yang kuat. Salah satu ketentuan utamanya terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945, yang mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam upaya pembelaan negara.
Landasan lainnya terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak sekaligus kewajiban untuk berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Selanjutnya, Pasal 30 UUD 1945 mengatur bahwa sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta menempatkan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, sementara rakyat berperan sebagai kekuatan pendukung.
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk partisipasi warga negara diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Bentuk keikutsertaan tersebut meliputi:
- Pendidikan kewarganegaraan.
- Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.
- Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib.
- Pengabdian sesuai dengan profesi.
Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa bela negara memiliki berbagai bentuk. Karena itu, bela negara tidak dapat dipahami sebagai kewajiban untuk menjadi anggota militer bagi seluruh warga negara.
Penguatan Bela Negara melalui UU Nomor 23 Tahun 2019
Pengaturan mengenai bela negara kemudian mendapatkan kerangka yang lebih luas melalui UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
Undang-undang tersebut mengatur bagaimana sumber daya nasional dikelola untuk kepentingan pertahanan negara. Dalam kerangka tersebut, bela negara menjadi salah satu bagian penting dalam mempersiapkan sumber daya nasional.
UU Nomor 23 Tahun 2019 juga mengenal tiga bentuk ancaman, yakni ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida. Ancaman yang disebutkan mencakup berbagai kondisi, antara lain terorisme, separatisme, bencana alam, kerusakan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, wabah penyakit, narkoba, serta serangan siber.
Keragaman bentuk ancaman tersebut menunjukkan bahwa pertahanan negara tidak hanya berkaitan dengan konflik bersenjata. Peran warga negara pun dapat berkembang sesuai dengan jenis tantangan yang dihadapi bangsa.
Apa Tujuan Bela Negara?
Bela negara pada dasarnya diarahkan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara. Kesadaran tersebut berkaitan dengan upaya memperkuat persatuan, mempertahankan keutuhan wilayah, menjaga kedaulatan, serta melindungi kepentingan nasional.
Pertahanan negara tidak menjadi tanggung jawab satu institusi saja. Berbagai sumber daya nasional dipersiapkan dalam sebuah sistem pertahanan yang dirancang secara terencana dan berkelanjutan.
UU Nomor 23 Tahun 2019 menempatkan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa. Dalam konteks tersebut, kesadaran bela negara menjadi salah satu unsur yang mendukung ketahanan masyarakat.
Bentuk Peran Warga Negara dalam Bela Negara
Bela negara dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan sederhana yang dilakukan secara bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.
Menaati Hukum dan Menjalankan Kewajiban
Mematuhi hukum merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui kepatuhan terhadap peraturan, termasuk aturan lalu lintas, pemenuhan kewajiban hukum, serta penghormatan terhadap hak orang lain.
Kehidupan masyarakat yang tertib membutuhkan kepatuhan setiap individu terhadap aturan yang berlaku. Karena itu, kesadaran hukum menjadi bagian dari kontribusi warga negara terhadap kehidupan berbangsa.
Memelihara Persatuan dan Menghormati Perbedaan
Indonesia terdiri atas masyarakat yang memiliki beragam latar belakang. Perbedaan tersebut membutuhkan sikap saling menghormati agar tidak berkembang menjadi konflik yang mengganggu persatuan.
Menjaga toleransi, menghargai perbedaan, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang berpotensi memecah belah masyarakat menjadi bagian penting dari sikap bela negara.
Belajar dan Mengembangkan Kemampuan
Pelajar dan mahasiswa dapat mengambil bagian dalam bela negara melalui pendidikan. Kesungguhan dalam menuntut ilmu, meningkatkan keterampilan, serta memanfaatkan pengetahuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat merupakan bentuk kontribusi sesuai perannya.
Pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pencapaian pribadi, tetapi juga dapat menjadi sarana mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu memberikan kontribusi bagi bangsa.
Memberikan Pengabdian melalui Profesi
Bela negara juga dapat dilakukan melalui pekerjaan. Seorang dokter menjalankan perannya dalam memberikan layanan kesehatan, guru berkontribusi melalui pendidikan, petani mendukung produktivitas pangan, sedangkan pelaku usaha dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian dan membuka lapangan kerja.
Pengabdian melalui profesi juga secara khusus disebut dalam UU Nomor 3 Tahun 2002. Penjelasan Pasal 9 menghubungkan pengabdian berdasarkan profesi dengan kepentingan pertahanan negara, termasuk dalam menghadapi atau mengurangi dampak perang, bencana alam, dan bencana lainnya.
Bersikap Bertanggung Jawab di Ruang Digital
Perkembangan teknologi membuat ruang digital menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Penggunaan teknologi secara bertanggung jawab menjadi penting karena informasi yang beredar dapat memengaruhi kehidupan sosial masyarakat.
Tidak menyebarkan informasi palsu dan tidak ikut memperkeruh konflik sosial merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dalam menjaga ketahanan masyarakat di era digital.
Pembinaan Kesadaran Bela Negara
Kesadaran bela negara juga dibangun melalui pembinaan yang dilakukan dalam kerangka kebijakan pemerintah. Salah satu dasar pengaturannya adalah PP Nomor 3 Tahun 2021, yang menjadi peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 23 Tahun 2019.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN). Kegiatan PKBN mencakup berbagai usaha, tindakan, dan aktivitas yang bertujuan memberikan pengetahuan, pendidikan, serta pelatihan kepada warga negara.
Melalui pembinaan tersebut, warga negara diharapkan memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai dasar bela negara.
Dengan demikian, pembentukan kesadaran bela negara tidak hanya dilakukan melalui kegiatan yang bersifat seremonial. Pendidikan dan pembinaan diperlukan agar nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Bela Negara Menghadapi Tantangan Zaman
Perubahan zaman turut mengubah bentuk tantangan yang dihadapi sebuah negara. Ancaman tidak selalu hadir dalam bentuk militer, tetapi juga dapat berupa ancaman nonmiliter dan hibrida.
Persoalan seperti serangan siber, bencana, kerusakan lingkungan, serta berbagai kondisi lain yang dapat memengaruhi keselamatan dan kedaulatan negara menunjukkan bahwa konsep pertahanan perlu dipahami secara lebih luas.
Karena itu, warga negara tidak harus berada di medan perang untuk menunjukkan kontribusi terhadap Indonesia. Kepatuhan terhadap hukum, menjaga persatuan, meningkatkan kompetensi, bekerja secara profesional, menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, serta membantu sesama merupakan bentuk kontribusi yang relevan dengan kehidupan saat ini.
Bela negara merupakan hak sekaligus kewajiban warga negara Indonesia yang memiliki dasar hukum dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan. Maknanya tidak terbatas pada kegiatan militer, tetapi juga mencakup sikap dan tindakan warga negara dalam mendukung keberlangsungan bangsa dan negara.
Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 UUD 1945, UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, serta UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara menjadi bagian penting dari landasan hukum bela negara.
Menjaga NKRI bukan hanya menjadi tugas pemerintah, TNI, atau Polri. Setiap warga negara dapat mengambil bagian berdasarkan kapasitasnya, baik melalui pendidikan, pekerjaan, kehidupan bermasyarakat maupun aktivitas di ruang digital.
Dari lingkungan sekolah hingga tempat kerja, dari masyarakat hingga dunia digital, sikap bertanggung jawab dan menjaga persatuan merupakan wujud nyata bela negara dalam kehidupan modern.
