WARUNG – Banjir Trusmiland Klayan Tahap 5 Belum Tuntas, Warga Datangi DPRD Kabupaten Cirebon Minta Solusi | Persoalan banjir di Perumahan Trusmiland Klayan Tahap 5 (TL5), Desa Batembat, Kabupaten Cirebon, hingga kini masih menjadi perhatian warga. Meski penanganan sebelumnya telah dibahas bersama pihak pengembang atau pengelola, masyarakat masih menilai persoalan tersebut belum sepenuhnya tuntas.
Untuk mencari solusi, sejumlah warga Trusmiland Klayan Tahap 5 mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Jumat (11/9/2026). Kedatangan warga dilakukan untuk menyampaikan pengaduan sekaligus menyerahkan permohonan audiensi atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak pengembang dan dinas terkait.
Dalam penyampaian aspirasinya, warga meminta agar persoalan banjir dapat dibahas secara terbuka dan melibatkan seluruh pihak yang berkaitan. Mereka berharap DPRD Kabupaten Cirebon dapat menjadi jembatan untuk mempertemukan masyarakat dengan pihak Trusmiland/RSP selaku pengembang atau pengelola serta perangkat daerah terkait.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Persoalan yang disampaikan warga tidak hanya mengenai genangan atau banjir, tetapi juga menyangkut kondisi drainase, rencana peninggian jalan, penanganan rumah warga terdampak, serta kejelasan tanggung jawab pihak-pihak yang berkaitan dengan fasilitas perumahan.
Warga Serahkan Pengaduan dan Petisi ke DPRD
Dalam kunjungan tersebut, warga tidak hanya menyampaikan aspirasi secara lisan. Mereka juga menyerahkan surat pengaduan, permohonan audiensi, dan petisi warga kepada DPRD Kabupaten Cirebon.
Warga berharap dokumen tersebut dapat menjadi dasar bagi DPRD untuk menindaklanjuti persoalan banjir yang mereka hadapi.
Permohonan audiensi ditujukan agar masyarakat dapat dipertemukan secara langsung dengan pihak pengembang atau pengelola dan dinas terkait. Melalui forum tersebut, warga ingin memperoleh penjelasan mengenai rencana penanganan serta langkah konkret yang akan dilakukan.
Kedatangan warga juga menjadi bagian dari upaya penyelesaian melalui jalur dialog dan kelembagaan. Masyarakat berharap persoalan yang telah beberapa kali dibahas sebelumnya dapat memperoleh tindak lanjut yang lebih jelas.
Dalam kunjungan itu, perwakilan warga juga berkesempatan bertemu dengan Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, serta Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Diah Irwany Indriyati.
Bupati Cirebon Siap Dorong Aspirasi Warga
Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, menyatakan siap membantu mendorong aspirasi warga terkait penanganan banjir di Perumahan Trusmiland Klayan Tahap 5.
Menurut Imron, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga akan mengecek apakah pembangunan yang dilakukan pihak pengembang telah sesuai dengan ketentuan. Pemeriksaan tersebut nantinya dilakukan melalui dinas terkait bersama DPRD Kabupaten Cirebon.
Langkah tersebut dinilai penting untuk melihat kondisi pembangunan secara lebih objektif dan mengetahui aspek apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah daerah maupun pihak pengembang.
Bupati mengatakan apabila hasil pengecekan menunjukkan adanya pembangunan yang tidak sesuai, pemerintah akan berupaya mencari solusi terbaik bagi warga sesuai dengan hak yang mereka tuntut kepada pengembang.
“Kalau hasil pembangunannya tidak benar maka pemerintah akan berupaya mencari solusi yang terbaik untuk warga sesuai tuntutan haknya kepada pengembang,” ujar Imron.
Pernyataan tersebut memberikan ruang bagi warga untuk mendapatkan tindak lanjut melalui pemerintah daerah, terutama apabila nantinya ditemukan persoalan yang berkaitan dengan pembangunan atau fasilitas perumahan.
Ketua DPRD Terima Permohonan Audiensi
Disaksikan Bupati Cirebon, surat permohonan audiensi dan petisi warga diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia.
Sophi menyampaikan bahwa DPRD akan segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah memanggil pihak developer dan mempertemukannya dengan warga Perumahan Trusmiland Klayan Tahap 5.
“Ini tentunya akan segera ditindaklanjuti, kami akan memanggil pengembang dan juga warga,” ujar Sophi.
Pernyataan Ketua DPRD tersebut menjadi salah satu perkembangan penting dari penyampaian aspirasi warga.
Dengan adanya rencana pemanggilan tersebut, masyarakat berharap pembahasan mengenai banjir dapat dilakukan secara langsung bersama pihak pengembang sehingga persoalan yang selama ini menjadi perhatian warga dapat dijelaskan dari kedua belah pihak.
Warga juga berharap pertemuan nantinya tidak hanya membahas persoalan secara umum, tetapi dapat mengarah pada langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengatasi banjir.
Komisi III DPRD Terima Aspirasi Warga
Respons juga disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Diah Irwany Indriyati.
Diah menyatakan pihaknya menerima dengan baik aspirasi warga Perumahan Trusmiland Klayan Tahap 5. Aspirasi tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada pimpinan dan dikaji melalui rapat komisi.
“Kami Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon tentunya menerima dengan baik apa yang disampaikan warga Perumahan Trusmiland Klayan Tahap 5 dan akan kami sampaikan ke pimpinan. Kami akan konsen terhadap apapun yang diminta dan diharapkan masyarakat se-Kabupaten Cirebon sesuai kewenangan kami,” ujar Diah.
Menurut Diah, Komisi III juga akan mempelajari dokumen yang disampaikan oleh warga sebagai bagian dari proses pembahasan.
Dalam rapat yang nantinya dilakukan, warga juga akan dilibatkan sehingga masyarakat dapat menyampaikan langsung persoalan yang mereka hadapi.
Diah mengatakan pembahasan akan dilakukan bersama mitra kerja maupun dinas terkait untuk menentukan keputusan dan langkah selanjutnya.
“Pasti kami akan turut sertakan njenengan untuk ikut hadir dalam rapat nanti. Kami akan rapatkan di Komisi III dengan mitra kerja atau dinas terkait agar supaya mendapatkan keputusan dan langkah apa yang selanjutnya dilakukan sesuai permintaan warga,” ujar Diah.
Status PSU Akan Menjadi Bagian Pembahasan
Salah satu hal yang turut disoroti dalam penyampaian Komisi III adalah mengenai prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan.
Diah menjelaskan bahwa secara regulasi, apabila PSU perumahan telah diserahterimakan kepada pemerintah daerah, maka anggaran pembenahan dapat diakomodasi oleh pemerintah daerah.
Namun, apabila PSU tersebut belum diserahterimakan, maka tanggung jawabnya masih berada pada pihak developer.
Persoalan status PSU tersebut menjadi penting karena berkaitan dengan pihak yang bertanggung jawab terhadap pembenahan fasilitas perumahan.
“Secara regulasi kami akan minta mereka (developer) mempertanggungjawabkan segala sesuatunya,” ujar Diah.
Karena itu, status PSU akan menjadi salah satu hal yang perlu dipelajari dalam pembahasan selanjutnya bersama pihak terkait.
Persoalan Banjir Sebelumnya Sudah Dibahas
Persoalan banjir di Trusmiland Klayan Tahap 5 sebelumnya telah beberapa kali dibahas antara warga dengan pihak Trusmiland/RSP.
Salah satu pembahasan berlangsung pada 11 Agustus 2026. Dalam pertemuan tersebut, turut dibicarakan sejumlah rencana terkait penanganan banjir, termasuk rencana peninggian jalan dan penanganan rumah-rumah warga yang terdampak banjir.
Meski pembahasan telah dilakukan, warga masih menginginkan kejelasan mengenai pelaksanaan rencana tersebut.
Masyarakat ingin mengetahui bagaimana pekerjaan akan dilakukan, bagaimana kaitannya dengan kondisi rumah warga terdampak, serta apakah langkah yang direncanakan dapat menyelesaikan persoalan banjir secara menyeluruh.
Karena itu, warga kembali membawa persoalan tersebut ke DPRD Kabupaten Cirebon untuk mendapatkan fasilitasi dan pembahasan bersama.
Surat Pemberitahuan Pekerjaan Diterima Warga
Perhatian warga kembali mengemuka setelah pihak Trusmiland/RSP menyampaikan surat pemberitahuan pada 9 September 2026 mengenai pekerjaan penanganan dan antisipasi banjir.
Surat tersebut menjadi salah satu hal yang ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari warga.
Masyarakat berharap pekerjaan yang akan dilakukan dapat diselaraskan dengan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya.
Bagi warga, penting untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai bentuk pekerjaan, mekanisme pelaksanaan, serta kaitannya dengan persoalan banjir yang selama ini terjadi.
Mereka juga berharap penanganan tidak hanya berorientasi pada pekerjaan fisik tertentu, tetapi turut mempertimbangkan kondisi lingkungan dan rumah warga yang terdampak.
Drainase Menjadi Perhatian Warga
Selain peninggian jalan dan rumah warga terdampak, kondisi serta fungsi drainase menjadi salah satu persoalan yang ingin mendapatkan penjelasan.
Warga berharap terdapat pembahasan mengenai kondisi sistem drainase di lingkungan perumahan serta kaitannya dengan persoalan banjir.
Penjelasan mengenai drainase diperlukan agar masyarakat mengetahui langkah apa yang akan dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya banjir kembali.
Warga juga menginginkan agar rencana penanganan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan secara keseluruhan sehingga solusi yang diterapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Tim Advokat dan Tim Media Dampingi Warga
Dalam menyampaikan aspirasi ke DPRD Kabupaten Cirebon, warga Trusmiland Klayan Tahap 5 turut mendapatkan pemantauan dari Ketua Tim Media Harindra Wijaya sekaligus Direktur Pengembangan dan Usaha, Firman Nugraha, S.Fil.
Pendampingan tersebut menjadi bagian dari langkah warga dalam menyampaikan persoalan melalui jalur dialog dan kelembagaan.
Tim pendamping turut membantu mengawal proses penyampaian aspirasi serta pengaduan warga agar dapat dibahas secara terbuka dan objektif.
Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa warga memilih mekanisme dialog untuk mencari penyelesaian atas persoalan yang mereka hadapi.
Warga Tidak Bermaksud Menghambat Penanganan
Tim Advokasi Warga Trusmiland Klayan Tahap 5 menyampaikan bahwa warga tidak bermaksud menghambat rencana penanganan banjir yang dilakukan pihak pengembang.
Masyarakat justru menginginkan agar setiap langkah penanganan benar-benar efektif dan mampu memberikan solusi terhadap persoalan yang mereka alami.
“Kami mendampingi warga untuk memastikan persoalan ini dapat dibahas secara terbuka dan objektif. Pada prinsipnya warga tidak bermaksud menghambat upaya penanganan banjir. Yang diharapkan adalah adanya penanganan yang efektif, terukur, dan memberikan solusi bagi warga yang terdampak,” ujar perwakilan Tim Advokasi Warga Trusmiland Klayan Tahap 5.
Dengan demikian, penyampaian aspirasi ke DPRD diharapkan dapat menjadi sarana untuk mempertemukan kepentingan masyarakat dengan pihak pengembang melalui mekanisme yang resmi.
DPRD Akan Pelajari Dokumen dan Panggil Developer
Setelah menerima surat pengaduan dan petisi warga, DPRD Kabupaten Cirebon menyatakan akan menindaklanjuti persoalan tersebut.
Komisi III akan mempelajari dokumen yang disampaikan masyarakat dan membahasnya bersama mitra kerja serta dinas terkait.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon menyatakan akan memanggil pihak developer dan warga untuk dipertemukan dalam pembahasan.
Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi masing-masing pihak untuk menyampaikan penjelasan secara langsung.
Warga juga akan dilibatkan dalam pembahasan sehingga aspirasi masyarakat dapat tetap menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.
DPRD Ingatkan Warga Tetap Mengawal
Diah juga mengingatkan masyarakat agar tidak lengah terhadap persoalan yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan perumahan.
Ia meminta warga tetap mengambil sikap apabila menemukan hal-hal yang dinilai tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
“Perlu jenengan tahu di manapun pengembang-pengembang ini memang nakal, begitu selesai proyeknya, ditinggal. Nah masyarakat pun jangan lengah harus mengambil sikap sama-sama,” tegas Diah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks dorongan agar masyarakat tetap aktif mengawal persoalan yang berkaitan dengan kepentingan mereka.
Menunggu Solusi Konkret
Dengan adanya respons dari Bupati Cirebon, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, dan Komisi III DPRD, persoalan banjir Trusmiland Klayan Tahap 5 kini mendapatkan tindak lanjut melalui jalur kelembagaan.
Pemerintah Kabupaten Cirebon akan mengecek kesesuaian pembangunan melalui dinas terkait dan DPRD. Sementara itu, DPRD berencana memanggil pihak developer dan warga serta membahas dokumen yang telah disampaikan.
Warga berharap proses tersebut dapat menghasilkan solusi yang konkret, bukan sekadar pembahasan.
Masyarakat menginginkan kejelasan mengenai drainase, peninggian jalan, kondisi rumah warga terdampak, status PSU, serta tanggung jawab pihak terkait dalam penanganan persoalan banjir.
Banjir Trusmiland Klayan Tahap 5 Masih Menunggu Penyelesaian
Kedatangan warga Trusmiland Klayan Tahap 5 ke DPRD Kabupaten Cirebon pada Jumat (11/9/2026) menjadi langkah lanjutan untuk mencari penyelesaian atas persoalan banjir yang dinilai belum tuntas.
Setelah pembahasan pada 11 Agustus 2026 dan adanya pemberitahuan pekerjaan pada 9 September 2026, warga kembali meminta agar seluruh pihak duduk bersama.
Respons Bupati Cirebon yang menyatakan siap mendorong aspirasi warga, serta komitmen DPRD untuk memanggil developer dan melibatkan warga dalam pembahasan, menjadi perkembangan penting dalam proses penyelesaian persoalan tersebut.
Warga kini menunggu tindak lanjut dari DPRD Kabupaten Cirebon dan pihak-pihak terkait.
Masyarakat berharap pertemuan antara warga, developer, DPRD, dan dinas terkait nantinya mampu menghasilkan keputusan yang jelas mengenai langkah penanganan banjir.
Pada akhirnya, warga menginginkan persoalan banjir di Perumahan Trusmiland Klayan Tahap 5 dapat segera mendapatkan solusi yang efektif, terukur, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat yang terdampak.
