POLITIK – Mengapa Masyarakat Cirebon Perlu Melek Politik? Ini Dampaknya bagi Kehidupan Sehari-hari | Politik sering dianggap sebagai urusan partai, pemilu, anggota dewan, atau para pejabat di pemerintahan. Padahal, politik sebenarnya jauh lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Keputusan yang lahir dari proses politik dapat berkaitan dengan pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, ekonomi, infrastruktur, hingga berbagai kebijakan yang dirasakan warga setiap hari.
Karena itu, masyarakat Cirebon perlu melek politik, bukan untuk terlibat dalam persaingan politik praktis, melainkan agar mampu memahami bagaimana pemerintahan bekerja dan bagaimana kepentingan masyarakat diperjuangkan.
Isu ini juga menjadi perhatian di Cirebon. Pemerintah Kota Cirebon bersama Bawaslu pernah menggelar pendidikan politik dan demokrasi yang melibatkan lebih dari 500 pelajar. Kegiatan tersebut diarahkan untuk membangun generasi yang kritis, rasional, aktif dalam demokrasi, serta tetap menjunjung etika dan tanggung jawab.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Apa Arti Melek Politik bagi Masyarakat Cirebon?
Melek politik tidak berarti seseorang harus menjadi anggota partai politik atau mengikuti seluruh dinamika politik setiap hari. Dalam konteks masyarakat, melek politik lebih dekat dengan kemampuan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, mengenali fungsi lembaga pemerintahan, serta menilai informasi politik secara kritis.
Masyarakat yang memiliki literasi politik juga tidak mudah menerima begitu saja informasi yang beredar di media sosial. Mereka terbiasa memeriksa sumber, membandingkan informasi, memahami konteks, dan membedakan antara fakta, opini, propaganda, serta informasi yang belum terbukti.
Dengan kemampuan tersebut, masyarakat dapat mengambil keputusan politik berdasarkan informasi yang lebih rasional, bukan semata-mata karena popularitas seseorang, tekanan kelompok, atau informasi yang viral.
Mengapa Politik Berkaitan dengan Kehidupan Sehari-hari?
Salah satu alasan penting masyarakat Cirebon perlu memahami politik adalah karena kebijakan publik tidak lahir di ruang yang terpisah dari kehidupan warga.
Keputusan pemerintah daerah, misalnya, berkaitan dengan arah pembangunan, pelayanan masyarakat, pengelolaan anggaran, pendidikan, lingkungan, transportasi, fasilitas publik, dan berbagai urusan lainnya.
Artinya, ketika masyarakat memahami bagaimana proses kebijakan dibuat, mereka akan lebih mudah mengetahui siapa yang memiliki kewenangan, ke mana aspirasi harus disampaikan, serta bagaimana melakukan pengawasan.
- Memahami Siapa yang Bertanggung Jawab
Literasi politik membantu masyarakat memahami perbedaan tugas antara pemerintah daerah, DPRD, KPU, Bawaslu, dan lembaga negara lainnya.
Pemahaman tersebut penting agar masyarakat tidak salah menyampaikan tuntutan atau memberikan penilaian kepada lembaga yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan atas suatu persoalan.
Hal ini menjadi salah satu alasan pendidikan politik terus dilakukan di Kota Cirebon. Dalam kegiatan pendidikan politik pada November 2025, Ketua DPRD Kota Cirebon menekankan pentingnya masyarakat memahami tugas dan fungsi pejabat publik, termasuk wali kota dan anggota DPRD.
- Lebih Kritis Memilih Informasi
Era media sosial membuat informasi politik dapat menyebar dalam hitungan detik. Persoalannya, tidak semua informasi yang ramai dibicarakan dapat langsung dianggap benar.
Masyarakat yang melek politik seharusnya membiasakan diri melakukan beberapa hal:
- memeriksa sumber informasi;
- membaca berita secara utuh, bukan hanya judul;
- membandingkan informasi dari sumber yang kredibel;
- tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi;
- membedakan kritik politik dengan serangan pribadi;
- melihat program dan rekam jejak secara objektif.
Kebiasaan sederhana tersebut menjadi semakin penting ketika masyarakat berhadapan dengan informasi politik yang bersifat emosional atau provokatif.
Landasan Konstitusional Hak Politik Warga Negara
Kesadaran politik masyarakat memiliki dasar konstitusional. UUD 1945 memberikan sejumlah jaminan yang berkaitan dengan partisipasi warga negara dalam kehidupan bernegara.
Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Sementara itu, Pasal 28E ayat (3) menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F juga menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi serta memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi.
Dalam konteks pemilu, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun. Pasal 22E ayat (2) mengatur pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD.
Landasan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi warga bukan sekadar aktivitas politik lima tahunan. Ada hak untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, serta berpartisipasi dalam kehidupan pemerintahan.
Dampak Melek Politik bagi Masyarakat Cirebon
Meningkatkan literasi politik dapat memberikan manfaat yang lebih luas daripada sekadar meningkatkan partisipasi pemilih.
Masyarakat Lebih Rasional dalam Menentukan Pilihan
Pemilih yang memahami politik cenderung memiliki dasar pertimbangan yang lebih luas. Mereka dapat melihat program, kapasitas, rekam jejak, serta gagasan yang ditawarkan tanpa hanya bergantung pada popularitas.
Masyarakat Lebih Berani Mengawasi Pemerintahan
Melek politik juga berarti memahami bahwa setelah pemilu selesai, masyarakat tetap mempunyai peran.
Warga dapat mengikuti perkembangan kebijakan, memberikan kritik, menyampaikan aspirasi, dan mengawasi pelaksanaan program pemerintah melalui mekanisme yang tersedia.
Generasi Muda Tidak Apatis
Generasi muda menjadi kelompok penting dalam pendidikan politik. KPU Kota Cirebon secara aktif melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula, termasuk mengenalkan proses pemilu, hak dan kewajiban warga negara, serta tata cara menggunakan hak pilih.
Pada Oktober 2025, KPU Kota Cirebon juga melakukan pendidikan demokrasi kepada pelajar SMP sebagai bagian dari penguatan literasi demokrasi sejak usia dini.
Upaya tersebut menunjukkan bahwa pendidikan politik tidak harus menunggu seseorang memasuki usia dewasa. Pemahaman mengenai demokrasi dapat dibangun sejak seseorang mulai mengenal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Melek Politik Bukan Berarti Harus Fanatik
Ada perbedaan antara melek politik dan fanatik politik.
Masyarakat yang melek politik justru seharusnya mampu berbeda pilihan tanpa kehilangan sikap kritis dan menghormati orang lain. Sebaliknya, fanatisme dapat membuat seseorang menerima semua informasi dari kelompoknya tanpa melakukan pemeriksaan secara objektif.
Karena itu, literasi politik idealnya dibangun dengan prinsip kritis tetapi santun, aktif tetapi tidak mudah terprovokasi, serta memiliki pilihan politik tanpa kehilangan rasa persatuan.
Badan Kesbangpol Kota Cirebon juga menekankan pendidikan politik bagi pemilih muda agar mereka mampu menjadi pemilih yang kritis, cerdas, dan berintegritas, termasuk menghadapi hoaks dan politik uang.
Bagaimana Cara Masyarakat Cirebon Meningkatkan Literasi Politik?
Meningkatkan kesadaran politik sebenarnya dapat dimulai dari kebiasaan sederhana.
Pertama, masyarakat perlu membaca informasi dari sumber yang kredibel. Kedua, pahami fungsi lembaga pemerintahan dan wakil rakyat. Ketiga, jangan menjadikan media sosial sebagai satu-satunya sumber informasi politik.
Keempat, biasakan berdiskusi berdasarkan data dan argumen, bukan serangan terhadap pribadi. Kelima, gunakan hak politik secara bertanggung jawab dan tetap menghormati perbedaan pilihan.
Bagi generasi muda, literasi politik juga dapat dilakukan melalui forum diskusi, pendidikan kewarganegaraan, kegiatan organisasi, serta mengikuti informasi resmi dari lembaga penyelenggara pemilu.
Masyarakat Cirebon perlu melek politik karena keputusan politik pada akhirnya dapat bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari. Politik bukan hanya tentang pemilu dan perebutan kekuasaan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana kebijakan dibuat, bagaimana pemerintah bekerja, dan bagaimana masyarakat menyampaikan aspirasi serta melakukan pengawasan.
Literasi politik yang baik akan membantu masyarakat memilah informasi, memahami kewenangan lembaga negara, memilih secara lebih rasional, serta berpartisipasi dalam demokrasi tanpa mudah terprovokasi.
Pada akhirnya, masyarakat yang melek politik bukan berarti masyarakat yang harus memiliki pilihan politik yang sama. Justru demokrasi yang sehat membutuhkan warga yang berbeda pilihan, tetapi tetap kritis, rasional, menghargai perbedaan, dan memiliki kepedulian terhadap masa depan Cirebon.
