10 Masalah Hukum yang Sering Dihadapi Perusahaan dan Cara Mengatasinya

HUKUM – 10 Masalah Hukum yang Sering Dihadapi Perusahaan dan Cara Mengatasinya | Perusahaan tidak hanya berhadapan dengan target penjualan, persaingan pasar, dan pengelolaan keuangan. Di balik aktivitas bisnis sehari-hari, terdapat berbagai risiko hukum yang dapat memengaruhi operasional, aset, reputasi, bahkan keberlangsungan perusahaan.

Masalah hukum perusahaan dapat muncul dari hal yang terlihat sederhana, seperti kontrak yang tidak jelas, hubungan kerja yang tidak terdokumentasi dengan baik, penggunaan merek tanpa perlindungan, sampai persoalan yang lebih kompleks seperti sengketa dengan mitra bisnis atau kebocoran data pribadi.

Karena itu, legal corporate bukan sekadar tindakan ketika perusahaan sudah menghadapi gugatan. Fungsi hukum justru semakin penting untuk mencegah masalah sebelum berkembang menjadi sengketa yang lebih besar.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

10 masalah hukum yang sering dihadapi perusahaan dan cara mengatasinya 

1. Kontrak dan Perjanjian Bisnis yang Bermasalah

Kontrak merupakan fondasi penting dalam hubungan bisnis. Perjanjian dengan pemasok, distributor, investor, pelanggan, maupun mitra usaha perlu dibuat secara jelas agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dipahami sejak awal.

Salah satu persoalan yang sering muncul adalah kontrak dibuat terlalu sederhana tanpa mengatur kondisi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam hukum perdata, Pasal 1320 KUHPerdata mengatur syarat sah perjanjian, sedangkan Pasal 1338 KUHPerdata menjadi dasar penting mengenai kekuatan mengikat perjanjian yang dibuat secara sah. Prinsip tersebut membuat perusahaan perlu memperhatikan isi kontrak sebelum menandatanganinya. (Peraturan BPK)

Cara mengatasinya

Sebelum kontrak ditandatangani, perusahaan sebaiknya melakukan legal review terhadap:

• identitas dan kewenangan para pihak;
• objek dan ruang lingkup pekerjaan;
• harga dan mekanisme pembayaran;
• jangka waktu;
• hak dan kewajiban;
• wanprestasi dan denda;
• force majeure;
• kerahasiaan informasi;
• mekanisme penyelesaian sengketa; dan
• ketentuan pengakhiran kontrak.

Kontrak yang baik bukan kontrak yang panjang, tetapi kontrak yang mampu memberikan kejelasan dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak.

2. Sengketa dengan Mitra atau Rekanan Bisnis

Hubungan bisnis dapat berubah menjadi sengketa ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Persoalan dapat berupa keterlambatan pembayaran, barang atau jasa tidak sesuai perjanjian, proyek tidak selesai, atau kewajiban lainnya yang tidak dilaksanakan.

Perusahaan perlu membedakan apakah persoalan tersebut merupakan wanprestasi, perbuatan melawan hukum, atau persoalan hukum lainnya. Kesalahan menentukan dasar hukum dapat memengaruhi strategi penyelesaian sengketa.

Cara mengatasinya

Langkah pertama adalah memeriksa kontrak dan seluruh bukti pelaksanaan kerja sama. Selanjutnya, perusahaan dapat menempuh komunikasi, negosiasi, somasi, mediasi, atau mekanisme lain sesuai kontrak dan hukum yang berlaku.

Apabila kontrak memuat klausul arbitrase, mekanisme tersebut juga harus diperhatikan. UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur arbitrase serta penyelesaian sengketa melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. (Peraturan BPK)

3. Masalah Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial

Persoalan ketenagakerjaan merupakan salah satu risiko hukum yang sangat penting bagi perusahaan. Masalah dapat muncul dari perjanjian kerja, status pekerja, waktu kerja, upah, pemutusan hubungan kerja, hingga perselisihan antara pekerja dan perusahaan.

Kerangka hukum ketenagakerjaan Indonesia antara lain bersumber dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah mengalami perubahan, termasuk melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang. (Peraturan BPK)

Perusahaan juga perlu memperhatikan peraturan pelaksana dan putusan pengadilan yang relevan ketika mengambil keputusan ketenagakerjaan.

Cara mengatasinya

Perusahaan sebaiknya memiliki dokumen ketenagakerjaan yang tertata, seperti:

• perjanjian kerja;
• peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama sesuai kondisi perusahaan;
• catatan pembayaran upah;
• dokumen kehadiran dan pekerjaan;
• kebijakan internal; serta
• dokumentasi proses apabila terjadi perselisihan.

Untuk keputusan yang berpotensi menimbulkan sengketa, perusahaan sebaiknya melakukan kajian hukum terlebih dahulu.

4. Perizinan dan Kepatuhan Regulasi

Perusahaan tidak cukup hanya memiliki badan usaha. Kegiatan bisnis tertentu juga dapat memiliki persyaratan perizinan, standar, kewajiban pelaporan, maupun ketentuan sektoral yang harus dipenuhi.

Perubahan regulasi juga dapat membuat perusahaan perlu meninjau kembali proses bisnisnya. Salah satu regulasi penting yang memengaruhi ekosistem usaha adalah UU Nomor 6 Tahun 2023, yang menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dan mencakup berbagai sektor, termasuk kemudahan berusaha dan ketenagakerjaan. (Peraturan BPK)

Cara mengatasinya

Perusahaan dapat membuat compliance checklist yang berisi:

1. izin yang wajib dimiliki;
2. masa berlaku dokumen;
3. kewajiban pelaporan;
4. regulasi sektoral yang berlaku;
5. kewajiban terhadap pekerja;
6. kewajiban perlindungan konsumen; dan
7. kewajiban lain yang relevan dengan kegiatan usaha.

Kepatuhan sebaiknya diperiksa secara berkala, bukan hanya ketika perusahaan mendapatkan pemeriksaan dari regulator.

5. Perselisihan antara Pemegang Saham, Direksi, atau Komisaris

Masalah internal perusahaan juga dapat berkembang menjadi persoalan hukum. Konflik dapat muncul karena perbedaan kepentingan pemegang saham, keputusan manajemen, penggunaan aset perusahaan, pembagian keuntungan, atau dugaan tindakan yang merugikan perseroan.

Untuk Perseroan Terbatas, kerangka hukumnya terutama terdapat dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur antara lain RUPS, modal dan saham, Direksi, Dewan Komisaris, penggabungan, pengambilalihan, hingga pembubaran perseroan. UU tersebut telah mengalami perubahan, termasuk melalui UU Cipta Kerja. (Peraturan BPK)

Cara mengatasinya

Perusahaan perlu memastikan setiap keputusan penting memiliki dasar dan dokumentasi yang jelas. Rapat, persetujuan, kewenangan, serta keputusan organ perusahaan sebaiknya didokumentasikan secara tertib.

Tata kelola perusahaan yang baik dapat membantu mengurangi risiko konflik sekaligus memperjelas siapa yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.

6. Perlindungan Merek dan Kekayaan Intelektual

Nama perusahaan, logo, merek produk, desain, konten, program komputer, hingga inovasi tertentu dapat memiliki nilai ekonomi yang besar.

Masalah muncul ketika perusahaan tidak memberikan perlindungan yang memadai atau menggunakan kekayaan intelektual pihak lain tanpa memperhatikan hak pemiliknya.

UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur perlindungan merek dan masih berstatus berlaku, dengan perubahan antara lain melalui UU Nomor 6 Tahun 2023. (Peraturan BPK)

Cara mengatasinya

Perusahaan perlu melakukan inventarisasi kekayaan intelektual yang dimiliki. Untuk merek, perusahaan dapat mempertimbangkan pendaftaran dan pemantauan penggunaan mereknya.

Selain itu, penggunaan foto, musik, software, desain, tulisan, maupun materi digital dari pihak lain perlu memperhatikan lisensi dan hak yang melekat pada karya tersebut.

7. Kebocoran Data dan Perlindungan Data Pribadi

Era digital membuat perusahaan mengelola berbagai data pelanggan, karyawan, mitra, dan pihak lainnya. Data tersebut dapat mencakup informasi identitas, kontak, hingga jenis data pribadi tertentu yang dilindungi hukum.

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur antara lain jenis data pribadi, hak subjek data, pemrosesan data, kewajiban pengendali dan prosesor data, transfer data, sanksi administratif, serta ketentuan pidana tertentu. (Peraturan BPK)

Cara mengatasinya

Perusahaan sebaiknya mengetahui:

• data apa yang dikumpulkan;
• mengapa data tersebut diperlukan;
• siapa yang dapat mengakses;
• bagaimana data disimpan;
• berapa lama data disimpan; dan
• bagaimana perusahaan menangani insiden keamanan.

Perlindungan data juga harus diterapkan dalam hubungan dengan vendor atau penyedia layanan yang memproses data atas nama perusahaan.

8. Utang-Piutang dan Gagal Bayar

Masalah pembayaran merupakan risiko yang sering memengaruhi hubungan perusahaan dengan pemasok, pelanggan, lembaga pembiayaan, maupun mitra usaha.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika tagihan telah jatuh tempo tetapi tidak dibayar. Perusahaan perlu menentukan apakah persoalan dapat diselesaikan melalui penagihan, restrukturisasi, negosiasi, atau mekanisme hukum lainnya.

Cara mengatasinya

Perusahaan sebaiknya memiliki administrasi piutang yang tertib dan melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang akan menjadi mitra bisnis.

Kontrak juga sebaiknya mengatur termin pembayaran, jatuh tempo, konsekuensi keterlambatan, jaminan apabila diperlukan, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi gagal bayar.

Dengan dokumentasi yang baik, perusahaan memiliki posisi yang lebih kuat ketika harus melakukan penagihan atau menyelesaikan sengketa.

9. Tindakan yang Menimbulkan Kerugian bagi Pihak Lain

Aktivitas perusahaan dapat menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Misalnya, kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha menyebabkan kerusakan terhadap aset pihak lain.

Dalam konteks hukum perdata, Pasal 1365 KUHPerdata menjadi dasar penting mengenai perbuatan melawan hukum. Penerapannya tetap bergantung pada fakta dan terpenuhinya unsur-unsur hukum yang relevan.

Cara mengatasinya

Perusahaan perlu mengidentifikasi risiko hukum dari setiap aktivitas operasional. Standar operasional, pengawasan, dokumentasi, dan sistem pengaduan dapat membantu mencegah masalah.

Apabila terjadi insiden, perusahaan sebaiknya segera mengamankan bukti, melakukan investigasi internal, dan mendapatkan nasihat hukum sebelum mengambil langkah yang dapat memperbesar risiko.

10. Menghadapi Gugatan atau Somasi

Gugatan atau somasi merupakan situasi yang tidak boleh diabaikan. Kesalahan yang sering terjadi adalah perusahaan terlambat merespons atau memberikan jawaban tanpa melakukan pemeriksaan terhadap fakta dan dokumen.

Respons terhadap somasi juga sebaiknya tidak dilakukan secara emosional. Perusahaan perlu memahami siapa yang mengajukan, apa dasar tuntutannya, bukti apa yang digunakan, dan apa yang sebenarnya diminta.

Cara mengatasinya

Langkah yang dapat dilakukan antara lain:

Pertama, dokumentasikan surat atau pemberitahuan yang diterima.

Kedua, periksa kontrak, transaksi, komunikasi, dan dokumen yang berkaitan.

Ketiga, susun kronologi berdasarkan bukti.

Keempat, lakukan kajian terhadap posisi hukum perusahaan.

Kelima, tentukan strategi penyelesaian, baik melalui negosiasi, mediasi, arbitrase apabila disepakati, maupun proses litigasi jika diperlukan.

Jangan menunggu sampai perkara berkembang menjadi gugatan untuk mulai membangun sistem legal corporate.

Mengapa Perusahaan Membutuhkan Legal Corporate?

Legal corporate memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar menangani perkara. Fungsi hukum dapat membantu perusahaan mengidentifikasi risiko sejak tahap perencanaan, menyusun kontrak, memastikan kepatuhan, melindungi aset, serta membantu manajemen mengambil keputusan dengan mempertimbangkan konsekuensi hukum.

Pendekatan preventif sering kali lebih efektif daripada menunggu sengketa terjadi. Biaya dan waktu yang diperlukan untuk mencegah kesalahan kontrak atau kepatuhan dapat jauh lebih terkendali dibandingkan menangani sengketa setelah masalah membesar.

Karena itu, perusahaan perlu membangun budaya legal awareness, bukan hanya mengandalkan bagian hukum ketika persoalan sudah muncul.

Checklist Sederhana Legal Corporate untuk Perusahaan

Sebagai langkah awal, perusahaan dapat melakukan pemeriksaan terhadap beberapa aspek berikut:

• Apakah seluruh kontrak bisnis telah diperiksa?
• Apakah kewenangan penandatangan kontrak sudah jelas?
• Apakah perizinan dan kewajiban regulasi telah dipenuhi?
• Apakah dokumen ketenagakerjaan tertata?
• Apakah merek dan kekayaan intelektual telah dilindungi?
• Apakah data pribadi dikelola sesuai ketentuan?
• Apakah perusahaan memiliki prosedur menghadapi somasi dan sengketa?
• Apakah dokumen perusahaan tersimpan dengan baik?
• Apakah risiko hukum dari keputusan bisnis telah dianalisis?

Semakin cepat perusahaan mengidentifikasi titik rawan tersebut, semakin besar peluang untuk mencegah kerugian.

10 masalah hukum yang sering dihadapi perusahaan pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan perkara di pengadilan. Risiko dapat muncul sejak perusahaan membuat kontrak, merekrut pekerja, menjalankan perizinan, mengelola data, menggunakan merek, hingga mengambil keputusan bisnis.

Karena itu, legal corporate sebaiknya ditempatkan sebagai bagian dari strategi bisnis. Perusahaan yang memiliki dokumentasi baik, kontrak yang jelas, sistem kepatuhan, perlindungan kekayaan intelektual, tata kelola yang sehat, serta prosedur penanganan sengketa akan lebih siap menghadapi risiko hukum.

Pada akhirnya, tujuan perlindungan hukum perusahaan bukan sekadar memenangkan perkara, tetapi mencegah masalah sebelum terjadi dan menjaga agar kegiatan bisnis tetap berjalan secara aman, tertib, dan berkelanjutan.

Catatan Redaksi: Artikel ini bersifat informasi hukum umum dan bukan pendapat hukum untuk perkara tertentu. Penerapan ketentuan hukum dapat berbeda berdasarkan bentuk badan usaha, sektor bisnis, kontrak, kronologi, dan fakta masing-masing perkara. Untuk persoalan konkret, perusahaan sebaiknya memperoleh kajian hukum berdasarkan dokumen dan fakta yang tersedia.

Referensi Hukum

• UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah antara lain melalui UU Nomor 6 Tahun 2023. (Peraturan BPK)
• UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah mengalami perubahan. (Peraturan BPK)
• UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. (Peraturan BPK)
• UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. (Peraturan BPK)
• UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (Peraturan BPK)
• KUHPerdata, antara lain Pasal 1320, Pasal 1338, dan Pasal 1365, sebagai dasar penting dalam hubungan perjanjian dan perbuatan melawan hukum. (Peraturan BPK)